SISTEM EKONOMI INDONESIA

SISTEM EKONOMI INDONESIA

A.    Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi dapat diartikan  sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dalam sistem ekonomi, dibahas pula mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan – persoalan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.

B.     Sistem – sistem Ekonomi

1.      Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama yang dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. adapun tujuan untuk memiliki secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif.  Jelas  sekali bahwa motif mencari keuntungan / laba , bersama – sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar.

Ada 6 asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis:

1.      Hak milik pribadi

2.      Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

3.      Motif kepetingan diri sendiri

4.      Persaingan

5.      Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

6.      Peranan  pemerintah terbatas

2.      Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis.

Sistem ekonomi kapitalis dapat dibagi dalam dua sub – sistem

1.      Sistem ekonomi sosial dari Marxis

Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, dimana seluruh unit ekonomi, baik produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri – sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, partai yang menentukan secara rinci arah sasaran yang harus dicapai dan harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan , baik barang – barang untuk sosial / publik maupun untuk pribadi. Dengan kata lain sistem ekonomi sosial marxis ,r uang gerak bagi pelaku – pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

2.      Sistem ekonomi sosial demokrat

Sistem dimana kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. Dalam sistem ini, disatu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Misalnya, produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan dibuat, konsumen bebas memilh barang mana yang dikehendakinya, dan pekerja bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang diinginkannya. Namun dipihak lain berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi sosialis demokrat, peran pemerintah lebih besar.

Menurut Mubyarto  terdapat enam kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial:

1.      Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha,persaingan diantara perusahaan kecil maupun menengah perlu dikembangkan

2.      Prinsip –prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga msyarakat

3.      Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi

4.      Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi

5.      Kebijaksanaan struktural

6.      Konformitas pasar dan persaingan

3.      Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan  berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda  beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/ liberalis karena kadar kebebasan yang relatif besar . Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis dimana peran kekeuasaan pemerintah relatif besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter/ fiskal. Kemudian didalam sistem ekonomi campuran adanya camur tangan pemerintah terutama untk mengendalikan kehidupan/ pertumbuhan ekonomi, akan mencegah adanya konsentrasi yang terlalu besar ditangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilisasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan ekonomi lemah.

C.    Sistem Ekonomian Indonesia

Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang dijelaskan oleh Sanusi (2000) sebagai berikut “ Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum diamandemen tahun 2000 yaitu sistem ekonomi pancasila..... dan ekonomi dengan menitikberatkan pada koperasi terutama pada masa orde lama sebelum tahun 1966 dan hingga kini masih berkembang.... Dalam masa Pemerintahan Indonesia Baru (1999) setelah berjalannya masa reformasi muncul pula istilah ekonomi kerakyatan. Tetapi itupun belum banyak dikenal....., karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran.... yaitu sistem ekonomi pancasila, di samping ekonomi yang menitik beratkan kepada peran Koperasi dalam perekonomian Indonesia”.

Sebagai kesimpulannya, perbedaan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi yang dianut Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima pancasila, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas-jelas menentang sistem ekonomi kapitalis ekstrem, dan sistem ekonomis sosial ekstrem.

Namun dalam praktiknya, sistem ekonomi Indonesia dalam beberapa dekade belakangan sejak era orde baru cenderung semakin kapitalis dan sangat berbeda dengan zaman orde lama. Pada masa orde baru sistem ekonomi berubah total. Paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasa bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan kembali roda ekonomi.

Hasil dari usaha-usaha pemerintah orde baru ialah untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional, dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan-kebijakan ekonomi di segala sektor, dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam repelita yang cukup mengagumkan terutama dilihat pada tingkat makro.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, sistem ekonomi Indonesia cenderung kapitalis dengan keikutsertaannya dalam upaya liberalisasi perdaganganinternasional, baik dalam konteks perjanjian perdagangan bebas antaranggota ASEAN , APEC, dan dalam tingkat dunia dengan WTO.

BAB II

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

A.    Pemerintahan Orde lama

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam prakteknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa member perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Karena hingga menjelang akhir 1940-an, Indonesia masih menghadapi dua peprangan besar dengan Belanda, yakni pada aksi Polisi I dan II. Indonesia dilanda gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah. Akibatnya, selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, waulupun sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama decade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi rata-rata per tahun hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966[1]. Tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau PDB masing-masing hanya sekitar 0,5% dan 0,6%

Selama periode Orde  Lama (1950-1965), kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung. Rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyak uang yang beredar di masyrakat, sehingga mengakibatkan tingkat inflasi

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa buruknya perekonomian Indonesia pada Orde lama disebabkan oleh:

ü  Hancurnya Infrasturktur ekonomi (fisik atau non fisik)

ü   Perang revolusi

ü   Perang dunia II

ü  Gejala politik didalam negeri

ü  Manajemen ekonomi makro yang sangat buruk selama rezim tersebut.

Dapat dimengerti bahwa dalam kondisi politik dan sosial dalam negeri seperti ini sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan baik.

B.     Pemerintahan Orde Baru

Pada masa orde baru yang lahir tahun 1966,sistem ekonomi berubah total.dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya-upaya dan cara-cara menggerakan kembali roda ekonomi.

Pada awal era Soeharto ini,Pemerintah mengambil beberapa langkah drastis yang bersifat strategis yang menandakan sedang berlangsungnya suatu perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi Indonesia dari sistem ekonomi komando ke sistem ekonoi pasar,diantaranya adalah dikeluarkannya sejumlah paket kebijakan liberalisasi dalam perdagangan investasi. Selain itu, pada masa yang sama, perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan pada masa orde lama dikembalikan ke pemiliknya.

Menjelang akhir dekade 1960-an, atas kerja sama dengan Bank dunia, IMF, dan ADB dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut inter-government group on Indonesia (IGGI),yang terdiri asal sejumlah negara maju. Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969-1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait seperti agroindustri.

Hasil dari usaha-usaha pemerintah orde baru untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan ekonomi di segala sektor dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam Replita cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro.

C.    Pemerintahan Transisi

            Pada tanggal 14 dan 15 mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’. Mereka mengambi sikap demikian karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negar tersebut,paling tidak untuk jangka pendek.

            Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.

Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet SBY

            Awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian  Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur, praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Awal pemerintahan Megawati inflasi yang dihadapi pemerintah meningkat  mencapai 13,5 % (juli 2000- juli 2001).  Namun demikin dalam era megawati kinerja ekonomi Indonesia menunjukan perbaikan yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDB  .meningkat

            Menginjak pada pemerintahan SBY, di bulan-bulan pertama pemerintahannya, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar, dan dalam negeri maupun Negara-negara donor serta lembaga-lembaga dunia, seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB, sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser. Bahkan kabinet SBY dan lembaga-lembaga dunia tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit di atas 6%. Target ini dilandasi oleh asumsi bahwa kondisi politik di Indonesia akan terus membaik dan factor-faktor eksternal yang kondusif (tidak memperhitungkan akan adanya gejolak harga minyak di Pasar Dunia), termasuk pertumbuhan ekonomi dari motor-motor utama penggerak perekonomian dunia, seperti AS, Jepang, EU, dan China, akan meningkat. Namun pada pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia digoncang oleh dua peristiwa yang tidak terduga sama sekali, yaitu naiknya harga minyak mentah (BBM) di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dua hal ini membuat realisasi pertumbuhan PDB tahun 2005 lebih rendah dari target tersebut (table menjadi tantangan berat bagi presiden SBY karena jika tidak ditangani segera dan secaara baik, pengaruh negatifnya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional dan akhirnya juga terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok miskin).

Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah (APBN). Akibatnya pemerintah terpaksa mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat tidak populis, yaitu mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Kenaikan harga BBM yang besar untuk industri terjadi sejak 1 Juli 2005. Harga solar untuk industri dari Rp 2200 per liter menjadi Rp 4750 per liter (naik 115%). Tanggal 1 Agustus 2005, kenaikan harga minyak tanah untuk industri dari Rp 2200 per liter menjadi Rp 5490 per liter (naik 93%). Tanggal 1 Oktober 2005, pemerintahn menaikkan lagi harga BBM yang berkisar antara 50% hingga 80%. Diperkirakan hal ini akan sangat berdampak negatif terhadap kegiatan ekonomi domestik, terutama pada periode jangka pendek karena biaya produksi meningkat.

            Menurunnya kegiatan ekonomi/produksi menyebabkan berkurangnya pendapatan usaha yang selanjutnya akan memperbesar defisit APBN karena pendapatan pajak berkurang. Harga BBM yang tinggi juga akan mendorong inflasi di dalam negeri. Semua ini akan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja atau akan meningkatkan pengangguran (U) dan kemiskinan (P). kenaikan pengangguran atau kemiskinan juga akan menambah defisit APBN karena menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak pendapatan. Sementara di sisi lain, pengeluaran pemerintah terpaksa ditambah untuk membantu orang miskin. Juga peningkatan kemiskinan akan memperburuk pertumbuhan ekonomi lewat efek permintaan yaitu permintaan di dalam negeri berkurang.

Menjelang akhir masa jabatan SBY yang akan berakhir tahun 2009, perekonomian Indonesia menghadapi dua goncangan eksternal, yaitu harga BBM yang terus naik dan kenaikan harga pangan di pasar global. Kenaikan harga BBM yang terus-menerus sejak tahun 2005 memaksa pemerintah menaikkan lagi harga BBM, terutama premium, di dalam negeri pada tahun 2008. kedua goncangan eksternal tersebut sangat mengancam kestabilan perekonomian nasional, khususnya tingakt inflasi. Secara kumulatif, inflasi paada periode Januari-Februari 2008 sudah mencapai 2,44% yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2003. dengan inflasi year on year yang mencapai 7,4% maka ancaman inflasi yang lebih tinggi selama tahun 2008 bukanlah suatu hal yang mustahil.

---