Otonomi Daerah
1. DPD tidak dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan…
A. Rancangan Undang-Undang B. Agama
C. Pajak. D. Pendidikan E. APBN
2. Undang-undang pemerintahan daerah diatur dalam…
A. UU No. 31 tahun 2002. B. UU No. 32 tahun 2004
C. UU No. 30 tahun 2004. D. UU No. 22 tahun 1999
E. UU No. 19 tahun 2004
3. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah kedudukan DPRD adalah … terhadap Kepala Daerah.
A. Sejajar. B. Lebih tinggi
C. Lebih rendah. D. Independen. E. Tidak terdefinisi
4. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan…
A. Keragaman daerah. B. Kaidah agama
C. Mayoritas penduduk. D. Pendidikan. E. Sosial kebudayaan
5. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah …
A. Keinginan pemerintah pusat.
B. Potensi daerah
C. Kemampuan ekonomi.
D. Luas wilayah.
E. Jumlah penduduk
6. Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) sebagai salah satu penerapan otonomi daerah dalam segi …
A. Efektif. B. Kebebasan.
C. Keterbukaan. D. Partisipasi. E. Hukum
7. Asas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti …
A. Penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata.
B. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan tenaga
C. Penyelenggaran pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum
yang ada
D. Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara
E. Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan
8. Pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahannya juga tetap harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah juga harus melaksanakan asas pemerintahan, yaitu …
A. Asas proporsionalitas.
B. Asas kepastian hukum
C. Asas kepentiangan umum. D. Asas profesionalitas. E. Asas akuntabilitas
9. Pasal yang menjadi dasar pembentukan DPD diatur dalam UUD 1945 pasal …
A. Pasal 1. B. Pasal 2. C. Pasal 3. D. Pasal 4. E. Pasal 5
10. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah desa dan membuat peraturan daerah merupakan tugas dari …
A. BPD. B. Walikota. C. Bupati.
D. Kepala Desa. E. Sekdes
11. Dalam pelaksaan otonomi daerah ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi milik pemerintahan pusat, kecuali …
A. Moneter fiskal. B. Hukum.
C. Pertahanan. D.Politik luar negeri.
E. Pembuatan perda
12. Desentralisasi yang bertujuan agar daerah dapat lebih menggali sumber dana dari daerah tersebut dinamakan …
A. Desentralisasi fiskal. B. Desentralisasi politik
C. Desentralisasi administrasi. D. Desentralisasi ekonomi. E. Desentralisasi pasar
13. Syarat-syarat agar pembangunan terarah dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain berikut ini, kecuali…
A. Demokratis. B. Menciptakan taraf minimum keadilan sosial
C. Menghormati HAM. D. Mengedepankan keinginan perseorangan
E. Arahnya ditentukan oleh seluruh masyarakat
14. Perhatikan pernyataan berikut ini!
1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang pemerintah daerah.
Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah di atas yang tidak sesuai dengan pasal 22C UUD 1945 adalah nomor…
A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 2 dan 4. E. 1 dan 3
15.Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pengertian dari…
A. Daerah otonomi. B. Otonomi daerah
C. Dekonsentrasi. D. Desentralisasi. E. Tugas Pembantuan
16. Pemerintah lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam pasal 18 UUD 1945.
Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, kecuali…
A. Prinsip menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama
B. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan RI
C. Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum
D. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya
E. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY, Aceh, dan Otonomi khusus Papua)
17. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang merupakan isi dari … UUD 1945.
A. Pasal 12 ayat (2) B. Pasal 14 ayat (1)
C. Pasal 16 ayat (2) D. Pasal 18 ayat (1) E. Pasal 20 ayat (2)
18. Menurut UUD 1945 yang telah diamendemen, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki anggota DPRD yang dipilih melalui…
A. Instruksi Presiden. B. Pemilu
C. Pemilihan oleh DPRD. D. Pemilihan oleh parpol. E. Organisasi masyarakat setempat
19. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung dan telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal …
A. Pertahanan, keamanan, ideologi, politik LN, wawasan nusantara, dan agama
B. Pertahanan, keamanan, kebudayaan, politik LN, pendidikan, dan
agama
C. Pertahanan, keamanan, moneter, politik bebas-aktif, pendidikan,
dan agama
D. Pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, dan pendidikan agama
E. Pertahanan, keamanan, moneter, politik LN, pendidikan, dan agama
20. Tujuan diselenggarakannya otonomi daerah di Indonesia antara lain sebagai
berikut, kecuali …
A. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik. B. Keadilan Nasional.
C. Pemerataan wilayah daerah. D. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
E. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan.
21. Prinsip otonomi … adalah prinsip dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan yang berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada dan dapat berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan ciri khas daerah.
A. nyata. B. administratif
C. konkuren. D. bertanggung jawab. E. seluas-luasnya
22. Pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu merupakan pengertian dari ...
A. Desentralisasi politik. B. Desentralisasi khusus
C. Desentralisasi terpadu. D. Desentralisasi fungsional.
E. Desentralisasi kebudayaan
23. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu fungsi ...
A. pengayaan. B. pengaturan
C. layanan. D. sosial. E. pemberdayaan
24. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat yang meliputi hal-hal berikut ini, kecuali…
A. Pembantuan. B. Perencanaan
C. Pelaksanaan. D. Pembiayaan. E. Perangkat pelaksanaan
25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut!
1) Mencegah pemusatan keuangan
2) Penyusunan program-program dalam perbaikan sosial ekonomi di
tingkat lokal
3) Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan RI
4) Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional
Pernyataan yang merupakan tujuan pelaksanaan asas desentralisasi ditunjukkan oleh nomor…
A. 1 & 2. B. 2 & 3
C. 3 & 4. D. 1 & 4. E. 2 & 4
26. Konsep demokrasi politik yang mencerminkan pembebasan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintahan pusat dan menciptaan unit-unit baru pemerintahan di luar kontrol wewenang pusat merupakan pengertian dari…
A. Demokrasi. B. Desentralisasi
C. Dekonsentrasi. D. Devolusi. E. Delegasi
27.Perhatikan contoh berikut!
1) Pemilihan kepala daerah melalui Pilkada
2) Penyuluhan KB oleh Dinas Kesehatan Provinsi
3) Pembuatan kebijakan oleh DPRD
4) Pelaksanaan pemilihan umum
5) Pelatihan kerja bagi calon TKI oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Daerah
Contoh dari pelaksanaan asas dekonsentrasi ditunjukkan oleh nomor…
A. 1 &2. B. 2 &5. C. 3 &4. D. 1 &3. E. 2 &; 4
28. Pemberian hak kepada golongan -golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu merupakan salah satu asas penyelenggaraan otonomi daerah yaitu asas…
A. Desentralisasi. B. Dekosentrasi
C. Tugas Pembantuan. D.Desentralisasi Fungsional
E. Desentralisasi Teritorial
30. Penyerahan urusan atau tugas kewenangan dari pusat kepada kepala daerah yang didasarkan pada faktor nyata daerah tersebut, kebutuhan dan kemampuan dari daerah atau pemerintah pusat, serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi di daerah merupakan bentuk sistem …
A. otonomi formal. B. otonomi riil
C. otonomi material. D. desentralisasi formal. E. desentralisasi riil
31.Pandangan yang berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah adalah …
A. Paradigma pembangunan nasional. B. Garis-Garis Besar Haluan Negara
C. Ketahanan Nasional. D. Wawasan Nusantara. E. Geopolitik
32. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu adalah pengertian …
A. Dana Alokasi Umum. B. Dana Alokasi Khusus
C. Dana Insentif Daerah. D. Dana Perimbangan. E. Dana Insentif Khusus
33 Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, ser-ta menyusun dan menetapkan RKPD merupakan tugas Kepala Daerah berdasarkan …(SOAL HOTS)
A. pasal 56 UU No. 6 Tahun 2015. B. pasal 60 UU No. 9 Tahun 2016
C. pasal 62 UU No. 6 Tahun 2015. D. Pasal 63 UU No. 9 Tahun 2016. E. Pasal 65 UU No. 9 Tahun 2015
34. Menurut UU No. 12 Tahun 2003 pasal 49, anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya … orang.
A. 25. B. 35. C. 45. D. 50. E. 75
35.Asas desentralisasi yang digunakan di Indonesia didasari oleh keinginan untuk menciptakan tiga hal, yaitu…
A. Mandiri, kesederhanaan, dan keteraturan. B. Demokrasi, keseragaman, dan pemerataan
C. Keseragaman, kesederhanaan, dan pemerataan. D. Mandiri, efisien, keteraturan.
E. Demokrasi, pemerataan, dan efisiensi
36. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengatur tentang…
A. Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI
B. Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
C. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
D. Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh
E. Pengaturan tentang kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara
37. Berikut ini yang bukan merupakan alasan pemberhentian Kepala daerah atau
wakil kepala daerah adalah…
A. Tidak datang dalam sidang sebanyak 3 kali berturut-turut
B. Meninggal dunia. C. Permintaan sendiri. D. Diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat. E. Berhalangan datang selama 6 bulan berturut-turut
38. Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah pengertian dari…
A. Pembiayaan. B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
C. Perimbangan Keuangan. D. Dana Pembantuan. E. Pendapatan Daerah
39 Sumber Penerimaan Daerah yang berasal dari Pinjaman daerah dalam negeri salah satunya bersumber dari…
A. Pinjaman bilateral B. Pinjaman multilateral
C. Penerbitan obligasi daerah D. Dana Alokasi Umum E. Hasil restribusi daerah
40. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak daerah terdiri dari …
A. PBB,BPHTB,PPh. B. PPh, PPN, Bea Material
C. Pajak Daerah, Pajak Badan, PPh D. Pajak perikanan, PBB, pajak kendaraan bermotor
E. PPh, pajak bahan bakar kendaraan, BPHTB
41. Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, Negara memprioritaskan Anggaran Pendidikan … dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional.
A. 5 % B. 10 % C. 15 % D. 20 % E. 25 %
42. Pemeliharaan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional diatur dan ditetapkan dalam UUD 1945…
A. Pasal 31. B. Pasal 32 ayat 1.
C. Pasal 32 ayat 2. D. Pasal 32 ayat 3 E. Pasal 33
43.Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan sesuai RPJPN tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut, kecuali…
A. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana
B. Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik
C. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan
D. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di Jawa-Bali dan Sumatra
E. Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan sektor- sektor unggulan di tiap wilayah
44. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah…
A. Fungsi stabilitasi. B. Fungsi otorisasi
C. Fungsi alokasi. D. Fungsi distribusi. E. Fungsi regulator
45. Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut, kecuali…(SOAL HOTS)
A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.
B. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
C. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
D. Mencanangkan sistem etatisme dalam hal potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
E. Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial
46. Pemerintahan yang baik (good governance) memenuhi kriteria berikut ini, kecuali…
A. Menerapkan prinsip transparansi dalam melaksanakan aspek dan fungsi pemerintahan di daerah
B. Melakukan akuntabilitas secara yuridis terhadap setiap tindakan dan keputusannya kepada publik
C. Menjunjung prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat
D. Memiliki kepastian dan penegakan hukum (rule of law) yang jelas
E. Memiliki tingkat kesejahteraan yang baik dan seimbang dalam
masyarakat
47.Tujuan pokok yang bersifat administratif dari Desentralisasi Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah antara lain dapat ditunjukkan dengan cara…(SOAL HOTS)
A. Demokratisasi infrastruktur melalui partai politik
B. Pembangunan sumber daya manusia aparatur pemerintah lewat Pilkada
C. Berusaha meningkatkan indek pembangunan manusia
D. Berusaha untuk meningkatkan kerukunan dan ketahanan sosial
E. Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
48.Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus
selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Daerah otonomi Provinsi Papua dan Papua Barat diatur dalam…(SOAL HOTS)
A. UU Nomor 29 Tahun 2007. B. UU Nomor 44 Tahun 1999
C. UU Nomor 11 Tahun 2006. D. UU Nomor 21 Tahun 2001
E. UU Nomor 32 Tahun 2004
